Penyimpangan Pemerintah Terhadap Ideologi Pancasila dan UUD
Dalam masa ini, Presiden selaku
pemegang kekuasaan eksekutif dan pemegang kekuasaan legislative telah menggunakan kekuasaannya dengan tidak semestinya. Penyimpangan terhadap Pancasila dan UUD 1945 terus berlangsung. Ketetapan MPRS
No. III/MPRS/1963 tentang pengangkatan presiden seumur hidup jelas bertentangan
dengan UUD 1945. pendek kata, periode pemerintahan antara tahun 1959-1965
ditandai oleh berbagai penyelewengan wewenang dan penyimpangan tarhadap
pancasila dan UUD 1945 sehingga disebut sebagai masa orde lama. Hampir semua
kebijaksanaan yang dikeluarkan pemerintah sangat menguntungkan PKI.
Kegagalan
(Penyimpangan) Sistem Pemerintahan Orde Lama
- MPRS mengangkat ir.Soekarno sebagai presiden seumur hidup
- Penyimpangan ideologis, konsepsi Pancasila berubah menjadi NASAKOM (nasionalis, agama, komunis)
- Kaburnya politik luar negeri yang bebas aktif menjadi "politik poros-porosan" (mengakibatkan indonesia keluar dari PBB)
- DPR hasil pemilu 1955 dibubarkan presiden
- Hak budget DPR tidak berjalan lagi setelah tahun 1960
Orde Baru adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia. Orde Baru hadir dengan semangat "koreksi total" atas penyimpangan yang dilakukan oleh Soekarno pada masa Orde Lama.
Orde Baru berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998. Dalam jangka waktu tersebut, ekonomi Indonesia berkembang pesat meskipun hal ini terjadi bersamaan dengan praktik korupsi yang merajalela di negara ini. Selain itu, kesenjangan antara rakyat yang kaya dan miskin juga semakin melebar.
Kegagalan
(Penyimpangan) Sistem Pemerintahan Orde Baru
- Semaraknya korupsi, kolusi, nepotisme
- Pembangunan Indonesia yang tidak merata dan timbulnya kesenjangan pembangunan antara pusat dan daerah, sebagian disebabkan karena kekayaan daerah sebagian besar disedot ke pusat
- Munculnya rasa ketidakpuasan di sejumlah daerah karena kesenjangan pembangunan, terutama di Aceh dan Papua
- Kecemburuan antara penduduk setempat dengan para transmigran yang memperoleh tunjangan pemerintah yang cukup besar pada tahun-tahun pertamanya
- Bertambahnya kesenjangan sosial (perbedaan pendapatan yang tidak merata bagi si kaya dan si miskin)
- Pelanggaran HAM kepada masyarakat non pribumi (terutama masyarakat Tionghoa)
- Kritik dibungkam dan oposisi diharamkan
- Kebebasan pers sangat terbatas, diwarnai oleh banyak koran dan majalah yang dibredel
- Penggunaan kekerasan untuk menciptakan keamanan, antara lain dengan program "Penembakan Misterius"
- Tidak ada rencana suksesi (penurunan kekuasaan ke pemerintah/presiden selanjutnya)
- Menurunnya kualitas birokrasi Indonesia yang terjangkit penyakit Asal Bapak Senang, hal ini kesalahan paling fatal Orde Baru karena tanpa birokrasi yang efektif negara pasti hancur.
Kegagalan
(Penyimpangan) pada masa Reformasi
- Belum terlaksananya kebijakan pemerintahan Habibie karena pembuatan perudang-undangan menunjukkan secara tergesa-gesa, sekalipun perekonomian menunjukkan perbaikan dibandingkan saat jatuhnya Presiden Soeharto.
- Kasus pembubaran Departemen Sosial dan Departemen Penerangan pada masa pemerintahan Abdurachman Wahid, menciptakan persoalan baru bagi rakyat banyak karena tidak dipikirkan penggantinya.
- Ada perseteruan antara DPR dan Presiden Abdurachman Wahid yang berlanjut dengan Memorandum I dan II berkaitan dengan kasus “Brunei Gate” dan “Bulog Gate”, kemudian MPR memberhentikan presiden karena dianggap melanggar haluan negara.
- Baik pada masa pemerintahan Abdurachman Wahid maupun Megawati, belum terselesaikan masalah konflik Aceh, Maluku, Papua, Kalimantan Tengah dan ancaman disintegrasi lainnya.
- Belum maksimalnya penyelesaian masalah pemberantasan KKN, kasus-kasus pelanggaran HAM, terorisme, reformasi birokrasi, pengangguran, pemulihan investasi, kredibilitas aparatur negara, utang domestik, kesehatan dan pendidikan serta kerukunan beragama
Analisa :
Pada dasarnya setiap masa pemerintahan mempunyai dampak baik mapun dampak buruknya, dampak buruk tersebut dapat dilihat dari segala penyimpangan yang terjadi dari setiap masa ke masa.
Pada masa orde lama, penyimpangan cukup serius terjadi karena penyimpangan tersebut menguntungkan untuk pihak PKI.
Pada masa orde baru, penyimpangan semakin serius dilakukan meskipun pada saat itu perekonomian di Indonesia semakin meningkat, namun penyimpangan yang dilakukan juga semakin meningkat pula, bahkan yang di perburuk dengan dibutakannya demokrasi, sangat disayangkan karena banyak korban yang berjatuhan untuk didengarkan suaranya.
Sedangkan untuk masa reformasi, penyimpangan yang terjadi menjadi semakin kompleks, dikarenakan presiden silih berganti, sehingga menyebabkan masalah yang silih berganti pulal.
Memang tidak ada yang bisa sempurna untuk memperbaiki Negri ini, namun alangkah baiknya jika kita bekerja sama untuk melawan segala penyimpangan yang terjadi dan terus menjunjung tinggi nilai kebeneran agar semakin menekan tingkat penyimpangan pemerintah terhadap ideologi Pancasila dan UUD di Indonesia.
Sumber :
